JAKARTA – Kementarian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi pada minggu pertama Bulan Ramadhan 2024.
Dalam Rakor tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) dengan inflasi tinggi untuk memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Hal itu seperti yang disampaikan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Tomsi Tohir memimpin Rakor di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (13/3/2024).
“Ini merupakan rapat koordinasi yang pertama kali di Bulan Ramadan ini yang sekaligus menjadi penekanan kita untuk terus berusaha keras dapat mengatasi permasalahan-permasalahan harga dan distribusi bahan-bahan pokok penting,” tegasnya, dikutip dari laman resmi Kemendagri.
Tomsi menjelaskan bahwa berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Maret 2024 inflasi tahun ke tahun (Februari 2024 terhadap Februari 2023) sebesar 2,75 persen.
Untuk itu, dia mengingatkan khusus untuk sepuluh Pemda baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan inflasi tertinggi untuk melakukan langkah-langkah pengendalian.
“Ini juga masih banyak provinsi kabupaten/kota yang di atas rata-rata nasional, kami berharap bisa menjadi perhatian,” ucapnya.
Dia menyebut, daerah-daerah dengan inflasi tertinggi itu di antaranya Kabupaten Minahasa Selatan (6,06 persen), Kabupaten Minahasa Utara (5,90 persen), Kabupaten Toli Toli (5,76 persen), dan Kabupaten Pasaman Barat (5,52 persen). Bagi daerah dengan inflasi tinggi, dirinya meminta agar kepala daerah beserta jajaran terkait bisa meneliti, mengecek, dan merapatkan kembali letak hambatan yang membuat inflasi tinggi di wilayah masing-masing.
“Selanjutnya bagi kota, kabupaten yang di bawah rata-rata nasional saya ucapkan terima kasih, agar dapat dipertahankan terus,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Tomsi menyampaikan pula kondisi terbaru Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proksi inflasi pada minggu pertama Maret 2024. Dia menyebutkan berbagai daerah dengan IPH tertinggi, di antaranya Kabupaten Bone Bolango sebesar 10,73 persen dan Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 10,43 persen.
“Berikutnya yang IPH-nya minus, ada Aceh Selatan, OKU Selatan, Kepulauan Yapen, sampai dengan Pegunungan Arfak, saya ucapkan terima kasih dan di sini juga kita lihat bahwa daerah-daerahnya yang minus ini ada di Aceh, Sumsel, Papua, NTT, bahkan ada di Jawa, yaitu di Pati, kemudian di Lampung, di Maluku, Jateng di Grobogan,” terangnya.
Dari daerah-daerah dengan kondisi minus tersebut, Tomsi menegaskan daerah-daerah lain harus bisa belajar mendalami langkah pengendalian yang dilakukan. Misalnya dengan mempelajari model distribusi agar pasokan komoditas dapat tersalurkan secara lancar kepada masyarakat.
“Kalau dilihat daripada transportasi mungkin kalau bertetanggaan hampir bersamaan, kalau dilihat dari mungkin menanam kenapa kita tidak coba untuk ikut menanam, kalau dilihat daripada distribusi kenapa kita tidak mencoba belajar bagaimana mereka bisa mendapatkan pasokan,” pungkas Tomsi.
