KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersaam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari membahas pengendalian inflasi menghadapi Bulan Suci Ramadhan tahun 2024.
Rapat itu dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup di ruang rapat Wali Kota Kendari, pada Kamis (11/1).
Dalam kesempatan itu, Muhammad Yusup meminta pada TPID Kota Kendari mengantisipasi kenaikan harga yang bisa memicu inflasi, seperti yang terjadi di Kabupaten Muna Barat, sehingga Indeks Perubahan Harga (IPH) Kabupaten Muna Barat menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Ini harus diantisipasi jangan sampai terjadi lonjakan-lonjakan harga di Kota Kendari. Itu saya tidak inginkan. Saya berharap kita semua mengantisipasi ini, apalagi sebentar lagi akan memasuki Ramadan, yang kemungkinan kenaikan harga. Belum lagi dimanfaatkan oleh para penimbun-penimbun, spekulan-spekulan, ini terjadi setiap tahun,” ucapnya saat memimpin rapat.
Untuk mengendalikan inflasi, Pj Wali Kota Kendari meminta agar segera dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan harga, seperti menggelar pasar pangan murah atau operasi pasar.
Sejumlah OPD terkait, termasuk Perumda Pasar Kota Kendari sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengendalikan harga. Pertama, pasar pangan murah yang akan dilakukan Dinas Ketahan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perumda Pasar di sejumlah titik. Pasar murah ini juga akan melibatkan pihak ketiga seperti KADIN Sultra maupun UD Maju Motor.
Selanjutnya, Dinas Pertanian akan melakukan gerakan tanam cabe bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memulai di kebun-kebun sekolah dan pekarangan masyarakat. Dalam gerakan ini Dinas Pertanian akan menyiapkan bibit hingga 1 juta bibit. Mulai melakukan penanaman padi di kawasan Amohalo Baruga, serta penanaman jagung jagung untuk kebutuhan pakan ternak sesuai arahan Kementerian Pertanian.
Sementara untuk Dinas Perikanan akan menyetok ikan kebutuhan masyarakat hingga 50 ton di mesin pendinginnya, untuk menjaga stok ikan kebutuhan masyarakat karena cuaca sedang buruk yang membuat nelayan tidak melaut.
Dinas Sosial telah menyediakan berbagai bantuan pemerintah, diantaranya, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai dan sejumlah program lainnya baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Terakhir, Dinas Perhubungan akan memberikan bantuan pada sopir angkutan umum dan menyiapkan transportasi publik untuk pelajar atau mahasiswa dan masyarakat.
Berbagai upaya yang dilakukan ini diharapkan bisa mengendalikan inflasi di Kota Kendari.
