KENDARI – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) mendorong akselarasi belanja negara demi menjaga momentum pemulihan ekonomi di daerah tersebut.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Sultra Eko Wahyu Budi Utomo di Kendari, Selasa mengatakan pihaknya telah mengambil langkah strategis dalam rangka percepatan realisasi belanja dan pencapaian output.
“Kanwil DJPb Sultra secara aktif terus berkoordinasi dengan KPPN guna mendorong satuan kerja agar segera melaksanakan akselerasi belanja di Triwulan I 2022, khususnya untuk belanja barang dan belanja modal,” katanya seperti dikutip dari ANTARA.
Kanwil DJPb Sultra mencatat realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mencapai 2,86 triliun atau 12,9 persen dari pagu APBN yang ditopang dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Ia menyebut, realisasi belanja pemerintah pusat di Sultra hingga Februari 2022 sebesar Rp756,09 miliar yang terdiri antara lain belanja pegawai Rp274,39 miliar atau 11,06 persen dari pagu, belanja barang Rp141,36 miliar atau 5,7 persen dari pagu APBN, belanja modal Rp340,35 miliar atau 22,19 persen dari pagu APBN, dan belanja bansos nihil atau masih nol persen.
Kanwil DJPb Sultra juga mencatat, penyaluran TKDD hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp2,1 triliun. Belanja TKDD tumbuh positif ditopang dana Transfer ke Daerah, yaitu penyaluran DBH yang lebih tinggi akibat kenaikan alokasi pada APBN 2022 serta realisasi penyaluran DAU yang lebih tinggi akibat peningkatan kepatuhan daerah.
Sementara itu, lanjut dia, penyaluran Dana Desa masih rendah karena belum semua daerah mengajukan permohonan salur dan revisi APBDes sesuai PMK 190 tahun 2021.
“Berkaitan dengan DAK Fisik, nilai realisasi tahun 2022 masih rendah dikarenakan sampai sekarang Pemda masih melaksanakan proses melengkapi laporan capaian output TAYL serta proses pelelangan kegiatan Tahun Anggaran 2022,” jelasnya.
Sementara, realisasi belanja APBD Sultra per 28 Februari 2022 sebesar Rp795,56 miliar didominasi komponen belanja pegawai. Jumlah dana TKDD yang telah disalurkan sampai dengan 28 Februari 2022 kepada RKUD pemda di regional Sultra sebesar Rp2,11 triliun tetapi yang masih mengendap di RKUD sebesar Rp1,31 triliun atau 62,36 persen dari total transfer.
Ia mengatakan, belanja pegawai masih mendominasi realisasi belanja daerah di pemda lingkup Sultra yakni sebesar Rp683,08 miliar atau 85,86 persen dari total belanja.
“Upaya-upaya yang kami lakukan adalah meningkatkan koordinasi, sosialisasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga bagaimana mereka yang sudah menerima Dipa untuk segera melakukan eksekusi belanjanya,” demikian Eko Wahyu Budi Utomo.
