BI Optimistis UMKM Bisa Dongkrak Ekonomi RI Pasca Pandemi

oleh
Perajin membuat ondel-ondel di Sangar Betawi Kawasan Kembangan, Jakarta, Jumat (11/3/2022). Pelaku UMKM bisa daftar untuk dapat bantuan lain Rp3,55 juta di tahun 2022 tanpa perlu syarat NIB dan SKU. Pada tahun 2021, pemerintah mencairkan BPUM kepada 12,8 juta UMKM sebesar Rp1,2 juta per penerima. Adapun tahun 2022 pemerintah tetap menyalurkan beberapa bantuan melalui Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini memiliki beberapa syarat salah satunya adalah pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) optimistis pemulihan ekonomi nasional akan terus berlanjut. Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, hal itu tecermin dari optimisme pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat meningkatkan penjualannya seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

“Survei internal kami di Bank Indonesia mencatat bahwa hampir 50 persen UMKM itu telah siap untuk kembali meningkatkan penjualannya,” ujarnya dalam secara virtual, Senin (21/3).

Juda Agung mengungkapkan, survei yang dilakukan oleh BI pun menunjukkan mayoritas UMKM sangat optimistis dengan kondisi perekonomian dan usaha mereka ke depan.

Menurutnya, peran UMKM bagi kemajuan perekonomian Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, 65 juta UMKM masih menjadi tulang punggung pertumbuhan nasional dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 120 juta orang.

Juda menambahkan, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sendiri juga sangat signifikan yakni sebesar 61 persen atau sekira Rp 8.500 triliun. “Dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi, serta pangsa besar terhadap PDB, maka UMKM tentu menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi nasional,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, perkembangan ekonomi RI saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan. Meskipun demikian, masih ada beberapa tantangan dari faktor global, yaitu kenaikan suku bunga dan inflasi.

“Daya beli masyarakat perlu diperhatikan dalam kondisi ekonomi pada saat ini, dan tahun depan juga ekonomi tidak mudah karena pemerintah sendiri di sisi defisit sudah kembali ke 3 persen,” imbuhnya.

Aviliani menambahkan, tantangan ekonomi lainnya juga berasal dari pemilihan umum 2024 mendatangi. Namun, di balik tantangan tersebut juga ada peluang yang harus dilihat oleh semua stakeholder, terutama perbankan.

“Jadi, memang banyak tantangan. Tapi menurut saya tantangan itu bisa jadi peluang. Nah, sekarang bagaimana tantangan ini bisa menjadi peluang,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *