Pertumbuhan Ekonomi Berikan Sinyal Positif Prospek Ekonomi Sultra Tahun 2022

oleh

KENDARI – Pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) terus menunjukkan tren positif. Hal itu terbukti pada kuartal IV tahun 2021 lalu mencapai 7,6 persen atau total keseluruh pada tahun 2021 mencapai 4,1 persen.

Peningkatan positif tersebut memberikan sinyal prospek ekonomi yang baik di tahun 2022 kali ini serta meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Sultra.

Plt. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sultra, Joko Pramono mengatakan berbagai indikasi positif memberikan optimisme bagi pelaku ekonomi dan berdampak baik bagi kinerja APBN di awal 2022.

“Jika di lihat dari neraca perdagangan pada bulan Januari mencatatkan surplus sebesar 437,97 ribu dolar. Ekspor dan impor tumbuh positif namun tidak sekuat bulan sebelumnya,” ucapnya, Selasa (1/3/2022) seperti dikutip dari Tribunnewssultra.com.

Lebih lanjut, ekspor Januari mencapai 632,72 ribu dolar, meningkat 206 persen dibanding Januari 2021 atau meningkat 14 persen dibanding Desember 2021.

Sementara Impor Januari 194,75 ribu dolar meningkat 13,98 persen dibanding Januari 2021 atau meningkat 63,23 persen dibanding Desember 2021.

Selain itu, dari segi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di lingkup Provinsi Sultra pada bulan Januari 2022 mengalami peningkatan dibandingkan bulan Januari 2021.

“Persentase kenaikan sebesar 31,7 persen atau sebesar Rp64 Miliar. Total penyaluran pada bulan Januari 2022 adalah sebesar Rp 268 Miliar kepada 6.411 debitur,”ungkapnya.

Katanya, berdasarkan data per sektor, peminjam masih didominasi sektor perdagangan dengan besaran pinjaman sebesar Rp116 miliar, meningkat sebesar 15 persen dari bulan Januari 2021.

Peningkatan terbesar berada pada sektor pertanian yaitu sebesar 57 persen dengan nilai pinjaman per Januari 2022 adalah sebesar Rp78 miliar. Pemerintah juga akan melanjutkan pemberian tambahan subsidi bunga KUR sampai dengan Juni 2022.

Sementara itu, Kanwil DJPb Sultra telah mengambil langkah strategis dalam rangka percepatan realisasi belanja dan pencapaian output.

“Langkah strategis itu melalui ND-75/WPB.28/2022 tanggal 24 Januari 2022 terkait Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022,”imbuhnya.

“Kanwil DJPb Sultra secara aktif terus berkoordinasi dengan KPPN guna mendorong satker agar segera melaksanakan akselerasi belanja di triwulan I 2022, khususnya untuk belanja barang dan belanja modal,”lanjutnya.

Selanjutnya, penyaluran TKDD sampai dengan akhir Januari 2022 telah mencapai Rp1,2 triliun.

Belanja TKDD tumbuh positif ditopang dana Transfer ke Daerah, yaitu penyaluran DBH yang lebih tinggi akibat kenaikan alokasi pada APBN 2022 serta realisasi penyaluran DAU yang lebih tinggi akibat peningkatan kepatuhan daerah.

“Sementara itu, penyaluran Dana Desa masih rendah karena belum semua daerah mengajukan permohonan salur dan revisi APBDes sesuai PMK 190 tahun 2021.
Realisasi Belanja APBD Prov. Sultra per 31 Januari 2022 sebesar Rp360,73 miliar didominasi oleh komponen belanja pegawai,”katanya.

Lanjutnya, jumlah dana TKDD yang telah disalurkan Pemerintah pusat sampai dengan 31 Januari kepada RKUD pemda di regional Sultra sebesar Rp1,245,98 miliar namun 53,4 persen (Rp665,4 miliar) masih mengendap di RKUD.

Belanja pegawai masih mendominasi realisasi belanja daerah di pemda lingkup Sultra yakni sebesar Rp338,09 miliar atau 93,7 persen dari total belanja.

Selain itu juga, pendapatan negara melanjutkan kinerja yang baik dari tahun lalu, dan diharapkan berlanjut ke depan, seiring pemulihan ekonomi yang semakin kuat dan implementasi reformasi struktural.

“Sampai dengan akhir Januari 2022, pendapatan negara tercapai sebesar Rp249 miliar. Pendapatan negara tumbuh 25,36 persen (yoy),”ungkapnya.

Lebih lanjut, dari sisi penerimaan pajak tercapai sebesar Rp168 miliar, terdapat penurunan sebesar 3.63 persen dari penerimaan pajak pada periode tahun 2021 yang sebesar Rp175 miliar.

Penurunan signifikan terjadi pada penerimaan PBB sebesar 86.71 persen dikarenakan pada tahun 2021 terdapat tagihan PBB yang tidak berulang.

Sektor-sektor potensial penerimaan lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian dan sektor Administrasi Pemerintah.

“Terdapat kemungkinan shortfall penerimaan pajak di KPP Kendari dikarenakan adanya pemindahan penagihan setoran pajak ke Kantor Pusat Virtu Dragon Nickel yang akan dicatat sebagai penerimaan pajak KPP di Jakarta,”tuturnya.

Kemudian dari segi penerimaan Bea dan Cukai per 31 Januari 2022 mencapai Rp45,9 miliar. Penerimaan Bea dan Cukai tumbuh signifikan didukung baiknya penerimaan Bea Masuk.

Penerimaan Bea Masuk didorong kinerja impor barang modal atas investasi, terutama kebutuhan bahan baku/penolong kebutuhan industri.

Sementara itu, Realisasi PNBP sampai dengan akhir Januari 2022 mencapai Rp34 miliar.

“Peningkatan penerimaan juga terjadi pada sektor PNBP yang berasal dari peningkatan aktivitas pelabuhan, bandar udara, biaya pendidikan, setoran pengembalian belanja modal TAYL, izin keimigrasian, serta penerbitan surat-surat kendaraan bermotor. Di sisi lain, di bulan Januari ini belum ada satker BLU di wilayah Sultra yang melaporkan pengesahan pendapatan BLU tahun 2022,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *