KENDARI – Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat hingga 30 Agustus 2024 realisasi belanja negara di wilayah Sultra mencapai Rp16,99 triliun.
Sementara total pagu belanja negara yang dialokasikan di Sultra mencapai Rp26,94 triliun.
“Jadi berdasarkan data per 23 Agustus 2024 realiasi belanja negara di Sultra mencapai Rp16,99 triliun dari total pagu kita di Sultra sebesar Rp26,94 triliun,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Sultra, Sultra Syarwan di Kendari, Sabtu (31/8/2024).
Syarwan merinci, realisasi belanja negara itu terdiri dari belanja kementrian/lembaga (K/L) sebesar Rp8,4 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp18,57 triliun.
Realisasi belanja negara di Sultra sebesar Rp16,99 triliun tersebut disumbangkan oleh belanja K/L sebesar Rp4,94 triliun dan TKD sebesar Rp12,05 triliun.
“Kalau kita persentasekan realisasi total belanja negara sebesar 62,05 persen dari pagu, terdiri dari belanja K/L sebesar 58,97 persen dari pagu dan TKD sebesar 64,88 persen dari pagu,” katanya.
Syarwan juga menjelaskan jika dibanding secara tahun ke tahun (yoy), belanja Kementrian /Lembaga (K/L) mengalami kenaikan sebesar 1,38 persen, dan belanja TKD mengalami kontraksi sebesar 9,03 persen.
Diungkapkannya, realisasi belanja negara tertinggi oleh Kementerian PUPR sebesar Rp911,61 miliar atau 18,45 persen dari total realisasi di wilayah Sultra.
Sementara itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memiliki pertumbuhan (yoy) tertinggi sebesar 56,05 persen yang merupakan realisasi dari program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL).
Kemudian diikuti oleh Kementerian Perhubungan dengan pertumbuhan (yoy) sebesar 41,49 persen.
Lebih lanjut Syarwan menjelaskan, jika dilihat dari persentase terhadap pagu, kinerja tertinggi terdapat pada KPPN Raha sebesar 64,60 persen yang terutama disumbangkan oleh akselerasi belanja pegawai dan belanja barang.
“Sementara jika dilihat dari nominal, kinerja tertinggi dicapai oleh KPPN Kendari sebesar Rp3,77 triliun atau sekitar 76,22 persen dari seluruh realisasi belanja K/L di KPPN,” tutupnya.
