KENDARI – Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat hingga 30 Agustus 2024 Realisasi Pendapatan Negara di wilayah Sultra mencapai Rp 2.618 miliar.
Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan mengatakan realisasi pendapatan merupakan penerimaan dalam negeri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.063,32 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp554,93 miliar.
“Penerimaan perpajakan secara tahun ke tahun (yoy) mengalami kontraksi sebesar 6,03 persen sementara penerimaan PNBP mengalami pertumbuhan sebesar 0,90 persen,” tutur Syarwan di Kendari, Sabtu (30/8/2024).
Menurut Syarwan ada beberapa isu strategis pendapatan APBN yakni target perpajakan sudah disesuaikan menggunakan target dari Laporan ALCo.
Kontraksi pada penerimaan perpajakan salah satunya disebabkan oleh adanya restitusi atas transaksi pajak di tahun 2023, di samping itu, fluktuasi harga komoditas internasional memengaruhi pendapatan, khususnya pada sektor konstruksi dan pertambangan, yang pada akhirnya berdampak pada turunnya penerimaan PPh.
“Kemudian tax ratio yang masih rendah menggambarkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta menjadi tantangan ke depan untuk dapat menggali potensi pajak yang lebih beragam,” katanya.
“Selain itu target penerimaan yang ditopang beberapa WP besar perlu menjadi perhatian karena ketergantungan dengan wajib pajak tersebut dalam memenuhi target,” samhungnya.
Syarwan juga menyebutkan masih terdapat kontraksi penerimaan perpajakan karena adanya peningkatan restitusi pajak karena proyek yang sudah selesai di 2023 dan tidak ada lagi di tahun 2024. Selain itu penurunan harga nikel juga menjadi salah satu faktor penyebab kontraksi penerimaan.
“Dan masih ada perusahaan yang belum mendapatkan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) dalam kegiatan operasi pertambangan mineral dan batu bara,” tutupnya.
