BAUBAU – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau terus melakukan langkah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Langkah-langkah ini diharapkan semua stakeholder dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencari cara agar target di 2024 itu tercapai di angka 0. Setiap perangkat daerah harus punya strategi yang berbasis data.
Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Baubau, Muh Rasman Manafi saat memimpin rapat percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Aula Kantor Wali Kota Baubau Palagimata, pada Selasa (23/1/2024).
Menurut Muh Rasman, data kemiskinan harus satu sehingga bisa dilakukan validasi dan diketahui OPD mana yang sudah melakukan intervensi. Selanjutnya, intervensi dikawal oleh kepala wilayah dalam hal ini camat dan lurah.
“Misalnya OPD sudah turun, instansi vertikal sudah turun tetapi jangan sampai update informasinya kepala wilayah tidak tahu. Jangan nunggu diberi tahu baru bergerak. Kalau misalnya kegiatannya tidak tahu bisa tanya ke Bappeda untuk wilayah apa saja. Itu semua bisa didapat,” ucapnya.
Dia menyebut bahwa program dari Pemprov Sultra sudah dilanjutkan ke OPD. Salah satunya adalah pemetaan desa presisi. Program pemetaan dan pendataan itu kata dia, sesungguhnya bukan tidak punya data tetapi yang diinginkan melakukan validasi data Pemkot Baubau.
“Validasi itu dikroscek data yang dimiliki dengan informasi yang terbaru. Itu yang akan dilakukan sehingga aksinya tepat sasaran bukan hanya sekedar datang ke wilayah tapi langsung ke sasaran untuk verifikasi datanya,” terang Pj Wali Kota Baubau
Dia menambahkan, kemiskinan ekstrem merupakan program prioritas Pemkot Baubau. Walaupun masih di angka 0,93 persen penduduk miskin tapi dari sisi jumlah masih tetap meningkat. Di tahun 2023 angkanya mencapai 7,53 persen sebelumnya di 7,31 persen di tahun 2022.
