Tahun 2024, Pemerintah Buka Rekrutmen 2,3 Juta Formasi CASN

oleh
Presiden Jokowi didampingi PANRB Abdullah Azwar Anas saat mengumumkan rekrutmen ASN 2024, Jumat (5/1)/Ist

JAKARTA – Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2024 telah diumumkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 5 Januari, dengan total formasi 2,3 juta.

Menindaklanjuti hal ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) bergerak cepat untuk membahas kelancaran pelaksanaan pengadaan ASN di tahun ini.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, tahun ini pemerintah juga memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate untuk mengikuti seleksi, baik untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital, dan banyak sektor penting lainnya.

Anas merinci, instansi pusat mendapat formasi kebutuhan 429.183 yang terdiri atas 207.247 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 221.936 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Sementara formasi instansi daerah sebesar 1.867.333 yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 PPPK. Formasi PPPK di instansi daerah dialokasikan untuk guru sebanyak 419.146, tenaga Kesehatan sebesar 417.196, serta 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Sedangkan alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Formasi Instansi daerah lebih besar daripada di instansi pusat karena komposisi ASN memang lebih banyak di daerah.

“Talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan SDM unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” jelasnya.

Tahun ini, formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa.

Menteri Anas menyampaikan, pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkrit dalam menuntaskan tenaga non-ASN termasuk eks Tenaga Honorer Kategori II, sebagaimana diamanatkan UU No. 20 Tahun 2023 ttg ASN.

“Salah satunya dengan kebijakan konkrit penetapan formasi untuk PPPK yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi PPPK,” papar Anas.

Dia menbahkan, terkait talenta dosen, guru, dan tenaga kesehatan, pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan  bukan hanya soal jumlah, tapi juga persebaran. Pemerintah akan berusaha mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air.

Visi besar Indonesia-Sentris yang telah pemerintah jalankan bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik semata, tetapi juga pembangunan SDM agar daerah-daerah terutama di luar Jawa juga mendapatkan talenta unggul di bidang pendidikan dan kesehatan.

“ASN saat ini dan masa depan harus bisa mendorong peningkatan kinerja, akuntabilitas pemerintah, dan pemerataan kualitas pelayanan publik di seluruh tanah air termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” terangnya.

“Pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh ASN dan tenaga non-ASN, termasuk eks tenaga honorer yang semuanya terus berkolaborasi dan bekerja keras dalam melayani publik, mendidik anak-anak bangsa, dan menyehatkan warga masyarakat dengan penuh pengabdian,” tutur Menteri.

Seleksi CASN, lanjut Anas, juga fokus untuk menciptakan SDM yang adaptif terhadap teknologi demi kemajuan Indonesia. “Sehingga tahun ini juga disiapkan rekrutmen talenta digital untuk memastikan transformasi pelayanan publik berbasis digital yang sedang dikerjakan pemerintah bisa berjalan dengan baik, dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),” terangnya.

Anas memastikan sistem rekrutmen ASN juga terus diperbaiki untuk memastikan birokrasi diisi oleh talenta yang unggul. Rekrutmen ASN dilakukan dengan menggunakan computer assisted test (CAT) secara nasional dengan memanfaatkan teknologi digital, sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Seleksi kompetensi yang dilaksanakan berbasis online, termasuk penggunaan teknologi pengenalan wajah (face recognition) sehingga semua potensi kecurangan bisa ditekan. Nilai seleksi juga secara real time bisa langsung diakses publik, termasuk live score-nya yang juga disiarkan melalui YouTube.

“Sehingga tidak ada lagi titip-titipan, tidak ada intervensi siapa pun, serta tidak ada pengaruh orang dalam. Kelulusan ditentukan oleh kemampuan dari pelamar sendiri. Ini memastikan pemberian kesempatan yang sama bagi semua anak bangsa untuk mengabdi kepada bangsa dan negara,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *