Sejumlah Proyek Jalan di Sultra Gagal Terealisasi, AJP Minta Pemprov Evaluasi Kontraktor

oleh
Wakil Ketua Komisi III DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra.

KENDARI – Sejumlah pengerjaan atau proyek jalan yang digarap oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang gagal terealisasi di tahun 2022 mendapat disorotan dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Sultra, Aksan Jaya Putra.

Sorotan tersebut disampaikan Aksan usai DPRD Sultra menggelar Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sultra tahun 2022.

Di dalam LKPJ Gubernur Sultra, terdapat proyek pengerjaan jalan yang terpaksa harus harus putus kontrak di tengah jalan.

Salah satu proyek yang mangkrak adalah ruas jalan perkantoran Gubernur hingga ruas Jalan Nanga-nanga yang berada Kecamatan Kambu, Kota Kendari.

Kata Aksan, Pemprov Sultra dengan persetujuan DPRD Provinsi telah mengaggarkan kurang lebih Rp5 miliar. Namun yang direalisasikan pihak kontraktor hanya Rp1,4 miliar dalam bentuk pengaspalan.

Hal yang sama terjadi untuk rehabilitasi jalan di ruas Ambaipua-Motaha dan Alangga-Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Dua proyek jalan ini diputus kontraknya lantaran kontraktornya tidak mampu mengerjakan.

Dengan adanya hal ini, Aksan meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Sultra agar mengevaluasi kontraktor yang memenangkan tender pengaspalan di tiga ruas jalan tersebut.

“Saya menyampaikan ke Kadis PU, ini harus dievaluasi, apa yang salah, apakah memang kontraktor yang belum berpengalaman atau tidak memiliki asphalt mixing plant (AMP) sehingga tidak mampu menyelesaikan,” ujar Aksan, Kamis (18/5/2023).

Lanjut Aksan, biasanya ada berbagai kendala yang kemungkinan menjadi faktor utama yang menyebabkan kontraktor tak mampu melanjutkan pengerjaan. Salah satunya harga satuan aspal, ini juga perlu dievaluasi.

Sebab, dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), otomatis membuat harga material lainnya ikut naik, sehingga tidak sesuai lagi apa yang tertera di dalam kontrak dan realisasi pengerjaan.

Olehnya itu, persoalan ini harus menjadi perhatian khusus, utamanya bagi Dinas PU, dalam rangka memaksimalkan pembangunan infrastruktur di Sultra.

Walaupun proses lelang pengerjaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), tetapi pihak dinas dapat melakukan verifikasi ulang terkait kesiapan kontraktor apakah mampu atau tidak.

“Ini harus menjadi perhatian khusus. Apalagi di bagian ruas jalan arah ke Nanga-Nanga ini kan menjadi persoalan. Di dalam kota, aspalnya gampang AMP-nya banyak, kok masih bisa putus kontrak,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *