KENDARI – Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappenda) Kota Kendari menyebutkan ada 3.600 kepala keluarga (KK) masuk kategori keluarga miskin ekstrem.
“Status miskin ekstrem ini tersebar di 54 kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Kendari,” kata Kepala Bappeda Kota Kendari, Cornelius Padang, dalam rapat teknis validasi data kemiskinan ekstrem di Ruang Pola Balai Kota Kendari, Kamis (11/5/2023).
Dikatakan Cornelius, validasi data itu untuk menampung seluruh warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan.
“Hasilnya kalau sudah terdata di DTKS kemudian sudah menerima bantuan sosial, baik PKH atau bantuan pangan non tunai dan jaminan sosial, berarti itu tidak ada masalah, itu akan dikeluarkan dari data, sementara yang belum menerima itu didaftarkan,” katanya.
Jika ada warga miskin yang belum terdata dalam DTKS maka Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari akan memberikan usulan melalui keputusan Wali Kota.
Pemkot Kendari menargetkan seluruh warga miskin di Kota Kendari telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pada tahun 2024.
Diketahui berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), persentasi penduduk miskin di Kota Kendari pada tahun 2022 sebesar 4,57 persen sedikit menurun dari tahun 2021 yang mencapai 4,87 persen.
