KADIN Dukung Program Intensif Kendaraan Listrik dari Pemerintah

oleh
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid. ANTARA/HO-Kadin Indonesia.

JAKARTA – Arsjad Rasjid selaku Ketua Umum (Ketum) KADIN Indonesia dan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) memberikan dukungan penuh atas program insentif kendaraan listrik dari pemerintah.

Arsjad berharap agar realisasi pemberian insentif untuk mobil dan bus listrik dapat segera terlaksana, setelah sebelumnya insentif motor listrik telah diberlakukan. Insentif ini akan mempercepat elektrifikasi dan pencapaian target transisi energi.

Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif bagi konsumen dan pelaku industri untuk motor listrik. Hal ini disambut baik oleh Arsjad Rasjid.

“Program insentif ini merupakan bukti komitmen dari Pemerintah Indonesia yang tidak lama lagi akan mengadopsi penuh penggunaan kendaraan listrik sekaligus menjadi raksasa industri kendaraan listrik,” kata Arsjad melalui keteranfan persnya, Kamis (13/4/2023).

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Program Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan, Pemerintah Indonesia menargetkan terjadinya adopsi kendaraan listrik hingga 2 juta unit pada tahun 2025. Melalui Perpres ini juga, akan diupayakan sebuah insentif bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bisa membeli kendaraan listrik berupa mobil atau motor.

Adopsi Kendaraan Listrik Indonesia Perlu Ditingkatkan

Dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN seperti Thailand dan Malaysia, Indonesia masih tertinggal dalam hal adopsi kendaraan listrik. Menurut riset McKinsey pada tahun 2021 mencatat bahwa Thailand berhasil memperoleh persentase adopsi kendaraan listrik sebesar 0,7 persen dan Malaysia sebesar 0,3 persen. Sedangkan Indonesia baru mampu melakukan adopsi kendaraan listrik sebesar 0,1 persen.

Keterlambatan adopsi dari kendaraan listrik di Indonesia disebabkan karena adanya harga yang masih terbilang cukup tinggi bagi masyarakat untuk berpindah dari kendaraan non listrik menjadi kendaraan listrik.

Sedangkan untuk negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia, terdapat berbagai insentif yang mampu mendorong masyarakatnya untuk berpindah mengadopsi kendaraan listrik. Untuk itulah, dikeluarkan berbagai insentif yang mampu membantu masyarakat dan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia berkembang lebih cepat.

Insentif Kendaraan Listrik Menjadi Game-Changer Indonesia untuk Industri Kendaraan Listrik

“Kebijakan program insentif ini adalah yang paling tepat, karena dengan perubahan ini, maka Indonesia akan sangat menarik berbagai produsen kendaraan listrik yang sebelumnya lebih tertarik di Thailand dan Malaysia. Langkah ini menjadi game-changer Indonesia untuk industri kendaraan listrik,” imbuh Arsjad.

Bagi konsumen, pemerintah telah memberikan bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik baru melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan motor listrik konversi melalui Kementerian Perindustrian. Bantuan ini akan berlaku selama dua tahun, yaitu tahun 2023 hingga 2024, dan hanya untuk 1 juta motor listrik baru dan konversi.

Bagi para pelaku industri kendaraan listrik, terdapat insentif fiskal yang diberikan yaitu, tax holiday hingga 20 tahun, super deduction hingga 300 persen untuk pengembangan dan penelitian, pembebasan PPN untuk barang tambang termasuk bijih nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor dan perolehan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri kendaraan bermotor, dan PPNBM untuk mobil listrik dalam negeri serta program Kementerian Perindustrian sebesar 0 persen dibandingkan kendaraan PPNBM non listrik 15 persen.

Selain itu, biaya masuk impor mobil atau Incompletely Knock Down (IKD) dan bea masuk Completely Knock Down (CKD) juga akan ditiadakan melalui kerjasama FPI dan CEPA termasuk Korea dan China.

Terakhir, pajak daerah berupa pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN) kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 90 persen. Secara akumulatif, insentif-insentif tersebut akan mencapai 32 persen harga jual untuk mobil listrik dan 18 persen untuk harga jual motor listrik selama perkiraan masa hak pakainya.

Arsjad Rasjid Bawa Agenda Percepatan Kendaraan Listrik dan Pengembangan Industri EV serta Baterai ke ASEAN

Arsjad Rasjid selaku Ketua ASEAN-BAC menyampaikan bahwa percepatan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia sejalan dengan salah satu isu prioritas ASEAN-BAC terkait pembangunan berkelanjutan.

“Kami telah melakukan roadshow ke berbagai negara di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam, seluruhnya mengatakan bahwa dekarbonisasi industri, beberapa diantaranya melalui penggunaan kendaraan listrik serta industri manufaktur kendaraan listrik dan baterai perlu terus untuk kita kembangkan,” ujar Arsjad.

Untuk mendukung adanya dekarbonisasi industri, ASEAN Net Zero Hub dan Carbon Center of Excellence telah didirikan untuk mempromosikan kolaborasi, berbagi pengetahuan, dan praktik terbaik terkait dekarbonisasi industri serta memungkinkan mekanisme karbon dan kemajuan di seluruh kawasan ASEAN.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *