Pakar Sebut Kedaulatan dan Kemandirian Merupakan Fondasi Ketahanan Pangan

oleh
Diskusi bertajuk "Manajemen Pengendalian Harga Menjelang Ramadhan" di Universitas Paramadina, Rabu (08/03/2023)/Ist.

JAKARTA – Pakar Ekonomi Pertanian, Prof M. Jafar Hafsah menyebut, pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial hingga politik.

Hal tersebut disampaikan Prof Jafar dalam diskusi bertajuk “Manajemen Pengendalian Harga Menjelang Ramadhan” di Universitas Paramadina, Rabu (08/03/2023).

Acara yang digelar secara hibrid ini dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J. Rachbini. Turut hadir sebagai pembicara Handi Risza, dosen pascasarjana Universitas Paramadina, dan Ariyo DP Irhamna, dosen Manajemen Universitas Paramadina.

“Kedaulatan pangan dan kemandirian pangan merupakan fondasi dari terwujudnya ketahanan pangan. Outcome dari ketahanan pangan adalah masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan,” ujar Jafar.

Hal penting yang harus dilakukan, menurut Prof. Jafar adalah terkait perencanaan, data dan pemetaan, hingga koordinasi.

“Untuk memastikan ketersediaan infrastruktur dan saprodi, komoditi, distribusi, pemantauan, supervisi dan pengawas ketersediaan pangan di wilayah dan monev,” ujarnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Handi Risza menyinggung pertumbuhan global yang diprediksi terus mengalami tren penurunan.

“Pada 2023, pertumbuhan global diproyeksikan melambat dari 3,4 persen pada 2022 menjadi 2,9 persen pada 2023.”

Handi juga menyinggung rantai pasok yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan masih tingginya inflasi global.

“Inflasi global diperkirakan turun dari 8,8 persen (2022) menjadi 6,6 persen (2023), angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata inflasi tahun 2017-2019 yaitu 3,5 persen.”

“Perlu dicermati komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Ramadan, seperti bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komiditas lainnya,” imbuhnya.

Dirinya juga merekomendasikan kebijakan dalam pengendalian harga.

“Kebijakan mempertebal pasokan dalam rangka stabilisasi harga dilakukan dengan menggunakan produksi dalam negeri serta impor perlu dilakukan secara presisi sesuai permintaan aktual. Kebijakan dengan memberikan subsidi, baik transportasi maupun harga,” sarannya.

Kebijakan dua persen dari dana transfer umum (DTU) dalam APBD sebagai insentif untuk kebutuhan pangan melalui bansos dan insentif untuk transportasi, perlu didorong agar dapat terealisasi dengan baik di daerah, agar stabilisasi harga terwujud dengan baik.

“Koordinasi stakeholder dalam bentuk kerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu dioptimalkan. Langkah membentuk taskforce atau sales motorist untuk memaksimalkan proses distribusi produk kebutuhan selama Ramadhan, dengan sasaran utama menjaga keseimbangan supply and demand.” imbuhnya.

Pembicara lainnya, Ariyo DP Irhamna menyatakan perlunya perbaikan kondisi di hulu.

“Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produktivitas, antisipasi alih fungsi lahan pertanian, penguatan kelembagaan koperasi dan peningkatan kesejahteraan petani,” katanya.

“Selanjutnya kelancaran distribusi dan tata niaga Komoditas yakni optimalisasi dan modernisasi sistem resi gudang, pemanfaatan teknologi untuk tracking produk dan monitoring harga.”

“Penerapan penanganan pascapanen yang baik dan benar (good handling practices), Pemetaan pola konsumsi, Optimalisasi asuransi pertanian, Penerapan circular economy.” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *