Program Gema Patas, Hindari Sengketa Lahan

oleh
Kegiatan pencanangan Gempa Patas di Kota Kendari dihadiri langsung Kanwil BPN Sultra didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dan Pj Wali Kota Kendari dengan menyaksikan secara virtual zoom meeting Gema Patas di Kantor Camat Mandonga/dok. Diskominfo Sultra.

KENDARI – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan pemasangan 1 juta patok secara serentak di seluruh Indonesia, Jumat 3 Februari 2023.

Kegiatan peasangan patok ini merupakan upaya mengakselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas).

Di Kota Kendari. Sulawesi Tenggara (Sultra) kegiatan pencanangan Gempa Patas dihadiri langsung Kanwil BPN Sultra didampingi Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dan Pj Wali Kota Kendari dengan menyaksikan secara virtual zoom meeting Gema Patas di Kantor Camat Mandonga.

Nampak hadir pula jajaran BPN Sultra, Kapolresta Kendari, Kajari Kendari, Dandim 1417 Kendari, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dan jajaran dan Camat Mandonga, Lurah Anggilowu, Lurah Alolama, Lurah Wawombalata, Lurah Labibia beserta jajaran dan para tamu undangan yang menerima sertifikat batas patok tanah

Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu menyampaikan Kementerian ATR/BPN memiliki tugas utama yaitu, memberikan penguatan hak atas tanah masyarakat.

Olehnya itu, salah satu program strategis di bidang pertanahan yang dilaksanakan adalah dengan melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL

Dalam kegiatan PTSL saat ini, telah memasuki tahun ketujuh dengan jumlah target sebanyak 10 Juta bidang tanah secara nasional dengan target bidang tanah yang begitu banyak, diperlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik masyarakat selaku pemilik tanah maupun pemerintah setempat

“Sebagai langkah awal untuk melaksanakan kegiatan PTSL, perlu dilakukan Gema Patas sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memasang dan menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya. Dengan dipasangnya tanda batas oleh masing-masing pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat,” ujar Pj Wali Kota, seperti dikutip dari laman PPID Utama Provinsi Sultra.

Sementara itu, Kakanwil BPN Provinsi Sultra, Andi Renald memaparkan sejumlah capaian yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan PTSL.

“Saya laporkan bahwa sejak digulirnya PTSL pada tahun 2017 kegiatan PTSL memberikan kontribusi positif, pada masyarakat dan program akan berjalan 2025 dengan target seluruh bidang tanah Sulawesi Tenggara 1.290.815, yang belum terdaftar ada 619.875, atau tersisa 32,2 persen Sulawesi Tenggara di 17 kabupaten/kota. Pergerakan akselerasi di Kota Kendari lebih cepat sementara Sultra ada 32,2 persen masih punya waktu 2025 untuk meminta dukungan wali kota, seluruh camat, kajari dan kapolres” jelas Andi Renald.

Langkah awal pelaksanaan kegiatan PTSP yang terintegrasi 2023 adalah pelaksanaan pengumpulan data fisik sebelum pelaksanaanya agar pemasangan tanda batas mendapatkan perhatian masyarakat.

“Di Sultra ada 800.000 seluruh kabupaten/kota mulai dari Buton, Konawe Kepulauan, Bombana dan Kota Kendari 500.000 jadi menyebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Kendari sudah terpasang 500.000 patok. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Gubernur Sulawesi Tenggara atas dukungannya telah menginstruksikan kepada bupati dan wali kota se-sultra nomor surat 590/533 tanggal 31 untuk mendukung kegiatan Gema Patas,” pungkas Renald.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *