Pemerintah Tetapkan Proyek Strategis Nasional 2023, Cek Daftarnya

oleh
Ilustrasi Proyek Strategis Nasional (PSN)/Dok. Indonesia Baik

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menetapkan 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun 2023 dan empat proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftarPSN.

“Nilai dari PSN baru ini diperkirakan mencapai Rp 265 triliun,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo dalam media gathering di Jakarta, Jumat (23/12/2022) lalu.

Berikut Ini 10 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru:

  1. Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi di Provinsi Jambi;
  2. Kawasan Industri Tanjung Sauh di Provinsi Kepulauan Riau;
  3. Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra);
  4. Kawasan Industri Motui di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra);
  5. Kawasan Industri Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra);
  6. Kawasan Industri Pulau Ladi di Provinsi Kepulauan Riau;
  7. Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Provinsi Papua Barat;
  8. Bendungan Karangnongko di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim);
  9. Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
  10. Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro Provinsi, Jawa Timur (Jatim).

Sementara, untuk 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN meliputi:

  1. Light Rail Transit (LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai di Provinsi DKI Jakarta;
  2. Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni di Provinsi Papua Barat;
  3. Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang di Provinsi Kalimantan Utara;
  4. Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara (IKN) dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur.

Lanjut Wahyu, berdasarkan arahan Presiden, program/proyek yang dapat dimasukkan dalam daftar PSN adalah yang dapat dipastikan waktu penyelesaiannya paling lambat hingga Semester I tahun 2024. Kemudian, pembiayaan tidak menggunakan APBN, serta dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

“Selain itu, tujuan penambahan proyek PSN ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan Presiden,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *