JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi, menilai selama ini penyaluran Corporate social responsibility (CSR) oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai holding BUMN, kurang tepat sasaran.
Karena itu, Dedy mendorong agar CSR dari seluruh elemen BUMN Pupuk diarahkan kepada proses produksi, yakni dialokasikan kepada para pelaku pertanian, perkebunan dan, hortikultura. Sehingga mereka bisa membeli pupuk non subsidi.
Menurut Dedi, CSR semestinya dialokasikan sesuai konteks dari bidang usaha yang dijalankan BUMN itu sendiri.
“Misalnya produksinya pupuk, hubungannya dengan petani, (tapi) diarahkan ke UMKM nantinya ke warung, ke toko, ke pedagang, kan seharusnya diarahkan kepada konteks. Karena dia itu dari petani hidupnya. Harusnya CSR-nya kembali untuk menghidupi petani-petani kecil. Herannya selama ini kalau ngomongin UMKM ngomongnya pasti perdagangan, gak ngomong pertanian, padahal itu juga UMKM kan?” kata Dedi, melansir laman dpr.go,id, Selasa, 27 Desember 2022.
Lebih jauh, Mantan Bupati Purwakarta itu mengapresiasi masyarakat Bali yang hingga kini masih konsisten menjaga tradisi pertanian tradisional, meski dengan keterbatasan subsidi pupuk.
Biasanya kata Dedi, ketika suatu masyarakat tertinggal lalu ‘loncat’ kepada tren modernisme, yang terjadi adalah tradisinya tidak terawat, modernnya tidak tercapai.
“Saya mempelajari Bali. Di sini tradisi tetap dipelihara dan dijaga. Akhirnya apa? Akhirnya rakyatnya produktif dengan tradisi. Maka lahirlah tradisi berkebun jeruk, tradisi berkebun cabai rawit, pelihara sapi, pelihara ayam. Akhirnya punyalah semua. Ketika Bali punya semuanya, maka lahirlah ke pasar. Harga-harganya lebih murah daripada di Jawa Barat, DKI dan Banten. Itulah uniknya Bali.” kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
