Pentingnya SOP Perizinan dan Non Perizinan Guna Optimalkan Layanan Penanaman Modal

oleh
FGD Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Sultra tentang SOP perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2022/Dok. Bisnissultra.com.

KENDARI – Pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memuaskan serta menyesuaikan keinginan masyarakat pada umumnya dengan memberikan pelayanan yang prima sebagai perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada asas-asas pelayanan publik.

Penyedia pelayanan publik mempunyai tugas utama memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Bentuk pelayanan ini ada yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat maupun tidak langsung.

Beberapa hal yang harus disadari dalam pemberian pelayanan masyarakat ini adalah adanya kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu.

Untuk bisa memenuhi kaidah pelayanan publik secara baik dibutuhkan adanya suatu pedoman terhadap kejelasan sistem atau prosedur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut. Kejelasan sistem atau prosedur ini akan berdampak pada munculnya transparansi pelayanan masyarakat.

Dengan prosedur yang jelas, masyarakat akan lebih mudah mengetahui prosedur standar dari suatu pelayanan sehingga mudah melakukan kontrol atau pengawasan.

Selain itu, akan lebih mudah diketahui secara pasti biaya yang harus dikeluarkan, waktu yang dibutuhkan, siapa yang terlibat, peralatan apa yang dibutuhkan, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk suatu jenis pelayanan.

Dengan demikian, SOP menjadi penting karena bermanfaat untuk memberikan pedoman bagi setiap pegawai dan pejabat di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan rutin, membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.

Dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, maka perlu disusun SOP.

Suasana FGD Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Sultra tentang SOP perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2022/Dok. Bisnissultra.com.

Hal ini disadari benar oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Berkait hal itu, khusus untuk pelayanan perizinan dan non perizinan pihak DPMPTSP mulai meramu pedoman dan regulasi pelayanan perizinan yang nantinya akan diterapkan dalam pengelolaan perizinan melalui Forum Group Discussion (FGD).

FGD Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Sultra tentang SOP perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2022 tersebut digelar di salah satu hotel di Kota Kendari pada akhir September lalu.

Rapat tersebut mengundang sejumlah tim teknis dari 17 OPD lingkup Pemprov Sultra diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas SDA dan Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Holtikultura, Dinas Kehutanan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Biro Hukum Setda Sultra dan tim penyusun dari internal DPMPTSP Sultra.

SOP perizinan dan non perizinan tersebut disusun dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yang dikelola oleh DPMPTSP Sultra.

Sekretaris yang juga selaku Plh Kadis DPMPTSP Sultra, Joni Fajar menjelaskan paradigma good governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintah menjadi lebih terstandardisasi, artinya ada sejumlah kinerja standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melakukan aktifitas-aktifitasnya.

“Standar kinerja ini sekaligus dapat menilai kinerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan SOP,” ujar Joni saat membacakan sambutan mewakili Kepada DPMPTSP Sultra, Parinringi.

Selain itu, diperlukan adanya suatu petunjuk prosedural yang dapat memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat dalam proses penyelenggaraan perizinan.

Suasana FGD Penyusunan Rancangan Keputusan Gubernur Sultra tentang SOP perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2022/Dok. Bisnissultra.com.

“SOP dianggap sebagai tindakan yang logis bagi pemerintah daerah karena beberapa alasan, Pertama, didasarkan kemampuan daerahnya masing-masing, dibentuklah kantor-kantor pelayanan publik untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dan fungsi pelayanan. Keterbatasan dana, sumberdaya aparatur dan faktor lainnya yang membuat pemerintah daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat,” kata Joni kepada awak media.

“Kedua, dengan SOP yang disertai dengan tolak ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparat pelayanan, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik,” timpalnya.

Pihaknya juga merinci terkait tujuan penyusunan SOP tersebut diantaranya adalah memonitor dan menilai SOP pelayanan perizinan dan non perizinan, menunjang kelancaran proses pelaksanaan tugas dan kemudahan dalam pengendalian.

Hal yang ketiga yang menjadi tujuan penyusunan SOP tersebut adalah memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara lebih terukur sebagai bagian dari prestasi dan prestise pemerintah daerah.

Selain itu, dirinya juga memberi saran dalam proses penyusunan SOP itu harus memperhatikan sejumlah syarat.

“Pertama itu spesifik atau khusus, SOP yang disusun ini khusus mengatur masing-masing untuk perizinan dan non perizinan, nanti saya serahkan kepada Kabid bagaimana prosesnya. Kedua, komplit atau harus lengkap, seperti contohnya soal perizinan harus rinci mengatur jangka waktu dan biaya harus jelas. Ketiga mudah dipahami, artinya kalau tidak dipahami oleh perangkat kerja dan masyarakat maka akan sulit dijalankan,” tutur Joni.

Terakhir, dirinya juga mengingatkan kepada internal di DPMPTSP untuk mengindari pertemuan di dalam ruangan dengan pihak swasta atau masyarakat sebagai langkah antisipasi menghindari gratifikasi.

“Diusahakan di ruang yang terbuka. Sebab arahan dari Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK RI, pertemuan yang tertutup tersebut memungkinkan ada pembicaraan lain. Kalau bisa nanti untuk ruang konsultasi di tempat terbuka. Jangan ada pihak swasta yang masuk ke ruang teknis di dalam,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Sultra, Budiman menyebut pelayanan publik di daerah masih menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di daerah cenderung berjalan ditempat, sedangkan implikasinya sangat luas dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Sultra, Budiman saat menyampaikan materi pada penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2022/dok. Bisnissultra.com.

“Masih banyaknya masalah yang terkait dengan pelayanan publik di daerah pasca pelaksanaan otonomi daerah. Penyederhanaan proses pelayanan publik merupakan suatu keharusan dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang semakin maju dan berkembang,” ungkapnya.

Kata Budiman, perumusan SOP tersebut menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai efektifitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melakukan program kerjanya.

“Penyusunan SOP didasarkan pada tipe satuan kerja, aliran aktifitas dan aliran dokumen. Kinerja SOP diproyeksikan dalam bentuk durasi waktu, baik dalam satuan jam, hari, atau minggu, dan bentuk hirarki struktur organisasi yang berlaku,” kata Budiman.

Proses penyusunan SOP lanjutnya, dilakukan dengan memperhatikan kedudukan, tugas, pokok dan fungsi, serta uraian tugas dari unit kerja yang bersangkutan.

“FGD penyusunan SOP ini diharapkan dapat memberikan arahan dan panduan yang komprehensif terhadap prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan pada setiap sektor usaha yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga pelayanan penanaman modal dapat berjalan secara optimal dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif,” demikian Budiman.

Untuk diketahui, Pedoman dalam penyusunan SOP ini mengacu kepada Peraturan MenPAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 yang dikolaborasikan dengan regulasi terbaru terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni Permendagri Nomor 138 Tahun 2017.

SOP yang akan disusun yakni SOP Makro terkait pengelolaan untuk masing-masing izin dan non perizinan serta SOP mikro.

Setelah SOP ini telah disahkan dan ditetapkan oleh Gubernur Sultra, nantinya akan dilanjutkan dengan penyusunan Standar Pelayanan (SP) tiap izin dan non perizinan untuk mengatur standar waktu, biaya, dan persyaratan izin sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *