Pemprov Sultra Dorong Penguatan Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan

oleh
Foto bersama usai pembukaan kegiatan Bimtek Pariwisata Berkelanjutan disalah satu Hotel di Kendari, yang berlangsung selama tiga hari yakni 24 November sampai 27 November 2022/Ist.

KENDARI – Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki banyak potensi pariwisata yang tak kalah indah dengan wilayah lain yang ada di Indonesia.

Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu sektor andalan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra untuk mengenalkan hal itu kepada publik.

Untuk menarik wisatawan baik dari dalam dan luar negeri, Pemprov Sultra memberikan dukungan kuat untuk pengelolaan daya tarik dan destinasi pariwisata secara berkelanjutan agar tetap menarik wisatawan.

“Pariwisata telah menjadi salah satu sektor andalan di wilayah kita. Pendapatan dari sektor ini tak hanya membantu peningkatan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat, tapi juga menjadi pemasukan bagi pemerintah,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Sultra, Belli, saat menghadiri Bimtek Pariwisata Berkelanjutan disalah satu Hotel di Kendari, yang berlangsung selama tiga hari yakni 24 November sampai 27 November 2022.

“Dukungan Pemprov tak hanya dalam bentuk perencanaan, kebijakan, alokasi budget tapi sekaligus melalui penyusunan kerangka teknis atau module yang bisa menjadi pegangan pemerintah dalam mengelola wilayah pariwisata,” timpal Belli.

Namun lanjutnya, dibutuhkan dukungan semua stakeholder untuk meningkatkan performa kunjungan wisatawan di Sultra.

“Baik itu lama tinggal wisatawan di lokasi wisata, tingkat pengeluaran wisatawan melalui program dan kegiatan prioritas Pariwisata dan ekonomi kreatif yang berfokus pada upaya pemulihan sector pariwisata, penyiapan destinasi penyangga KSPN wakatobi dan desa wisata, kalender event, peningkatan produktivitas ekonomi kreatif serta penyiapan SDM yang unggul,” terang Belli.

“Kita harap juga melalui Bimtek ini bisa meningkatkan pemahaman para peserta terhadap tata kelola wilayah. Kita tidak hanya membahas tentang bagaimana kebijakan perlu diletakkan, tapi juga bagaimana menerapkan prinsip berkelanjutan agar percepatan pembangunan berjalan tanpa memberikan beban berlebihan pada ekosistem alam, sosial masyarakat dan sebaliknya membawa dampak positif terhadap ekonomi masyarakat,” tambahnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *