Wagub Sultra Minta OPD Susun Anggaran Sesuai Kebutuhan

oleh
Wagub Sultra, Lukman Abunawas saat membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2022 Sultra di Swiss-Bellhotel, Kendari, Kamis (20/10/2022)/Ist.

KENDARI – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas hadir membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2022 lingkup Pemerintah Provinsi Sultra yang dilaksanakan di Swiss-Bellhotel, Kendari, Kamis (20/10/2022).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kinerja OPD dan Biro dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan serapan dan laporan realisasi kegiatan. Khususnya memasuki triwulan IV tahun 2022.

Kemudian, mengevaluasi pelaksanaan paket pekerjaan pada lingkup OPD dan Biro Provinsi Sultra berdasarkan penempatan jadwal atau terjadinya inisiasi pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.

Berdasarkan program fisik pada program triwulan IV tahun 2022 dan menginformasikan pengawasan pelaksanaan tunjangan APBD tahun 2022.

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Pj. Sekda Sultra Asrun Lio, dengan dihadirkan sebagai narasumber evaluasi pengendalian APBD tahun 2022 diantaranya Kepala BPKAD Sultra, Kepala Inspektorat Sultra dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Setda Sultra.

Wagub Lukman menyampaikan kepada semua OPD Pemprov Sultra sebagai pengendali anggaran dan pelaksana pada masing-masing bidang, diwajibkan dalam menyusun anggaran sesuai kebutuhannya.

“Diharapkan perencanaan dan program yang telah dibuat, supaya sinkron dengan pelaksanaan masing-masing kegiatan, baik proyek fisik maupun non fisik,” ujar Lukman.

Selanjutnya, Wagub juga menyatakan pada tanggal 31 September tahun 2022, memasuki akhir semester ke IV, realisasi anggaran belanja daerah Sultra telah mencapai 58,76%.

Hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), semestinya diharapkan pada semester akhir minimal 75 persen sehingga range target kurang 21,24 persen.

Secara nasional, Pemprov Sultra menempati urutan ke-21 realisasi penyerapan anggaran.

Ada tiga OPD Pemprov Sultra yang memiliki realisasi paling tinggi untuk penyerapan anggaran data akhir pertanggal 31 September 2022, diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sultra, serapan anggarannya senilai 84,46 persen menempati posisi pertama.

Posisi kedua diraih oleh Badan Penghubung Pemda 74,19 persen dan posisi ketiga diraih oleh Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Sultra senilai 73,19 Sultra.

Selanjutnya, 3 OPD Posisi terendah Resapan Anggaran per 30 September 2022 adalah Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra), Dinas Kesehatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya, Kepala Inspektorat Provinsi Sultra menyampaikan realisasi belanja APBD Sultra per 14 Oktober 2022, yakni Belanja Operasi sebesar 64,65 persen, Belanja Modal sebesar 43,81 persen, Belanja Tak Terduga sebesar 0,26 persen dan Belanja Transfer sebesar 68,63 persen.

Sementara, Pj Sekda Asrun Lio menyampaikan pesan dari Gubernur dan Wagub Sultra.

Gubernur Ali Mazi menitip pesan agar semua OPD dan Biro lingkup Provinis Sultra berperan aktif mengevaluasi pengendalian dalam penyerapan anggaran sebagaimana tertuang dalam APB-nya masing-masing.

Sedangkan pesan Wakil Gubernur, Lukman Abunawas yaitu, jika serapan anggaran dan progres fisik terendah, maka dapat dipastikan kinerja dari OPD tersebut belum optimal, sehingga perlu perhatian serius kepada OPD atau Biro yang bersangkutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *