DPMPTSP Sultra Adakan FGD Penyusunan SKM Semester I dan II

oleh
Sekretaris DPMPTSP Sultra yang juga selaku (Plh) Kadis PTSP Sultra, Joni Fajar saat membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2022 di D'Blitz Hotel Kendari, Kamis 15 Septermber 2022.

KENDARI – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I dan Semester II Tahun Anggaran 2022 di D’Blitz Hotel Kendari, Kamis 15 Septermber 2022.

FGD tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris DPMPTSP Sultra yang juga selaku (Plh) Kadis PTSP Sultra, Joni Fajar.

Dalam kesempatan itu, Joni Fajar memaparkan hal ini menjadi sarana pengendalian Dinas PMPTSP Sultra mengukur tingkat kualitas pelayanan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan sehingga dapat diketahui tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan.

“Menyatukan persepsi kemudian bagaimana langkah-langkah dan mekanisme untuk survey kepuasan masyarakat khususnya di 17 kabupaten/kota. Diharapkan kita bisa mengetahui indeks kepuasan masyarakat untuk dijadikan bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan,” kata Joni.

Kegiatan yang dihadiri oleh unsur DPMPTSP kabupaten/kota se-Sultra tersebut menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sultra, Mastri Susilo serta Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Sultra, Budiman sebagai pemateri.

“Ini kita hadirkan Ombudsman untuk memberikan materi mengenai bagaimana meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat,” timpalnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sultra, Mastri Susilo menjelaskan SKM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

“Karena Survey Kepuasan Masyarakat ini regulasinya sudah beberapa kali berubah, itu yang akan kami diskusikan,” kata Mastri.

Pihaknya meyakini saat ini, OPD yang ada di Sultra telah menjalankan SKM sesuai prosedur yang berlaku, hanya saja pihaknya tinggal memberi penyegaran terhadap urgensi, metode dan hasil survey yang akan disusun.

“Hanya bedanya dengan regulasi sesuai peratuan MenPAN-RB yang sekarang ada kewajiban untuk melakukan publikasi karena hasil survey itu pun akan dilakukan evaluasi untuk apa yang harus diperbaiki untuk semester ke depan,” papar Mastri.

“Makanya dalam satu tahun itu, unit penyelenggara pelayanan publik meski melakukan survey minimal satu kali, dua kali boleh, tiga kali lebih baik. Bisa per triwulan bisa juga per semester atau pun pertahun,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *