Soal Wacana Kenaikan Harga BBM, Seharusnya Percepat Reformasi Subsidi

oleh
Ilustrasi pengisian BBM di SPBU. (Foto: dok. Istimewa)

JAKARTA – Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi diyakini bukanlah solusi dari persoalan pembengkakan subsidi. Yang diperlukan saat ini adalah mempercepat reformasi subsidi dari terbuka menjadi tertutup.

”Itu yang seharusnya jadi fokus pemerintah. Karena sepanjang subsidi terbuka, sampai kapan pun akan terjadi overkuota. Bahkan kecenderungannya konsumsi BBM subsidi akan terus meningkat,” ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov, kemarin (22/8) seperti dikutip dari Jawa Pos.

Abra menjelaskan, terus meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi disebabkan disparitas harga yang cukup lebar antara BBM yang disubsidi dan yang tidak disubsidi. Dengan tidak adanya perubahan skema subsidi dari terbuka menjadi tertutup, sampai kapan pun dan sebesar apa pun subsidi yang diberikan, konsumsi akan terus melonjak.

Sampai Juli 2022, konsumsi pertalite mencapai 16,8 juta kl. Adapun kuota yang ditetapkan hingga akhir tahun mencapai 23 juta kl sehingga sisa kuota hanya 6,2 juta kl.

Sementara itu, konsumsi solar subsidi mencapai 9,9 juta kl dari kuota tahun ini sebesar 14,91 juta kl. Dengan demikian, sisanya mencapai 5,01 juta kl. ”Solusi menambah anggaran subsidi pun bukan solusi tunggal. Jadi, ya harus dibarengi dengan percepatan reformasi subsidi terbuka menjadi tertutup,” jelas Abra.

Menurut dia, pemerintah sebaiknya bisa mempertahankan harga BBM subsidi saat ini. Wacana kenaikan harga BBM bersubsidi disebut kurang tepat. Hal itu mempertimbangkan risiko inflasi yang pasti terjadi jika harga BBM bersubsidi dinaikkan. Belum lagi, ketidakpastian ekonomi global masih akan mendorong harga komoditas berada pada tren yang melambung.

Dengan kondisi itu, dia menyarankan pemerintah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertimbangan itu juga didasarkan pada windfall harga komoditas yang membuat APBN surplus hingga saat ini. Pemerintah, lanjut Abra, masih bisa melakukan realokasi dan refocusing belanja yang tidak terserap agar dialihkan ke belanja subsidi energi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *