JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan iklim investasi di Indonesia masih dalam kondisi baik di tengah pengetatan kebijakan moneter dunia.
Ia mengatakan kondisi fundamental ekonomi dan cadangan devisa yang masih kuat membuat Indonesia tidak akan terlalu terdampak oleh kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral AS, The Fed.
“Cadangan devisa yang kuat menjadi salah satu showkit untuk memberi tahu investor agar tidak panik,” ujar Josua saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Kamis.
Josua mengatakan dampak dari kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed sebesar 75 basis poin menjadi di kisaran 2,25 sampai 2,5 persen pada Juli ini hanya akan menimbulkan sentimen yang sementara terhadap investor.
Sementara itu, kondisi fundamental ekonomi akan memberi sentimen lebih lama dibandingkan dengan kenaikan suku bunga acuan. Menurutnya, sentimen negatif investor asing juga disebabkan oleh adanya faktor invasi Rusia ke Ukraina yang tidak kunjung berhenti.
“Faktor fundamental yang akan menentukan dan akan bertahan lebih lama dibandingkan dengan sentimen yang temporary,” ujar Josua.
Josua mengatakan pemerintah perlu terus mengomunikasikan kepada para investor bahwa iklim investasi Indonesia sedang dalam kondisi baik dengan memberi keyakinan bahwa kondisi fundamental ekonomi dan cadangan devisa Indonesia kuat.
Baca juga: Indonesia dapat komitmen investasi Jepang senilai 5,2 miliar dolar AS
“Artinya komunikasi itu yang harus terus disampaikan dengan rating agency, dengan investor asing, tentunya dari sisi investor riil juga,” ujar Josua.
Josua melihat upaya pemerintah untuk meningkatkan komunikasi terhadap investor sudah mulai terlihat, salah satunya melalui kunjungan Presiden Joko Widodo ke tiga negara di Asia Timur, yakni China, Jepang, dan Korea Selatan. Selain bertemu para pemimpin negara itu, Jokowi juga bertemu para pemimpin perusahaan.
Saat ini, hingga semester I-2022, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 136,4 miliar dolar AS. Posisi cadangan devisa ini setara pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Sumber: ANTARA