MUBAR – Realisasi anggaran APBD menjadi perhatian khusus Pj. Bupati Kabupaten Muna Barat (Mubar), Bahri saat ini. Betapa tidak, serapan anggaran di daerah yang dipimpinnya itu masih terindikasi anomali atau serapan anggarannya rendah.
Bahri mengatakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19, maka serapan anggaran harus dimaksimalkan.
“Ini salah satu tugas kita dalam rangka mendukung pemulihan Ekonomi Nasional, yakni dengan memastikan realisasi APBD dioptimalkan,” ungkap Bahri saat ditemui di kantor Bupati, Kamis (21/07/2022)
Ia menuturkan jumlah anggaran APBD Mubar sekira Rp807,1 miliar, dengan rincian pendapatan daerah Rp603,1 miliar, pembiayaan Rp204 miliar yang didalamnya termasuk anggaran Silpa Rp24 miliar dan pinjaman dana PEN Rp.180 miliar.
“Kalau dilihat dari sisi pendapatan, realisasinya sudah Rp.250,5 miliar atau 41,53 persen dan itu mendekati target 51 persen, kemudian untuk anggaran belanja daerah Rp.807,1 miliar realisasi kita Rp.131,8 miliar atau baru 16,33 persen. Kalau pinjaman dana PEN dikeluarkan misalnya maka realisasi kita dari 16,33 persen itu menjadi 21,01 persen, sementara realisasi dari sisi pembiayaan yang baru digunakan adalah dana Silpa Rp.24 miliar. Padahal target untuk triwulan kedua yang akan diserap adalah minimal Rp.403,5 miliar atau 50 persen tapi ini baru Rp.131,8 miliar atau 16,33 persen,” jelasnya.
Direktur Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri itu menyebut alasan dana PEN belum bisa diserap walaupun sudah masuk dalam APBD adalah belum adanya persetujuan dari Kementerian Keuangan.
“Dana pinjaman Rp.180 miliar belum direalisasikan karena belum ada persetujuan maupun pertimbangan Kemenkeu walaupun sudah masuk di APBD sehingga kita tidak bisa laksnakan,” sebutnya.
Jebolan STPDN itu pun membeberkan penyebab rendahnya realisasi anggaran. Menurutnya, penyebabnya dikarenakan oleh empat faktor yakni pertama kegiatan fisik yang dianggarkan OPD diantaranya PUPR dan lainnya pelaksanaanya masih menunggu perencanaan sehingga itu juga menghambat sebelum masuk pekerjaan fisik sebelum perencanaan selesai.
“Kedua, realisasi belanja modal pada OPD sangat rendah, belanja modal kita kan Rp.310,8 miliar ini realisasi baru Rp. 6,2 miliar atau 2 persen. Akibatnya, diketahui kan ada 9 paket yang sudah lelang belum mengajukan uang muka sesuai termin, seharusnya sudah mengajukan termin pertama sesuai kontrak. Kedua, proses kontrak dan reviuw APIP terhadap DAK, karena DAK setelah lelang direviuw APIP baru diinpiut dalam onspam, karena DAK realisasinya sesuai dengan nilai kontrak. Inilah salah satu yang menghambat proses lelang terlambat dikerjakan,” lanjutnya.
“Selain itu, faktor ketiga penyebab rendahnya realisasi anggaran adalah adanya pinjaman dan PEN yang sudah teranggarkan di APBD yang belum bisa diserap. Terakhir adalah faktor non tekhnis, yaitu isu mutasi,” ujar mantan Lurah Di Bau-bau ini.
Sehingga, untuk menggenjot realisasi anggaran APBD Bahri sudah menyiapkan langkah-langkah strategis yakni mengoptimalkan pencapaian target kinerja setiap OPD agar tepat sasaran dan menekankan pengelolaan keuangan setiap OPD harus tertib transparan dan akuntabel.
“Setelah penataan birokrasi saya akan kontrak kinerja semua kepala OPD, termasuk dia punya anggaran yang akan direalisasikan per bulan berapa, itu masuk kontrak kinerja dan ini juga bagian dari reviuw atau evaluasi kinerja seorang kepala OPD. Ini saya sudah naikan TPP, anda saya minta lari untuk mengejar kinerja, dan ini di bahan evaluasi saya,” pungkas pria berkacamata ini.
Kemudian, langkah selanjutnya yang akan ditempuhnya adalah dirinya akan merubah pola-pola pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan perencanaan atau DED (Detail Engineering Desain).
“Kita anggarkan lebih awal misalnya kalau DED belum ada kita akan percepat, contohnya diperubahan APBD seperti pembangunan Kantor Bupati, Masjid, dan Kantor DPRD itu kan membutuhkan DED maka DED-nya kita percepat,” sambungnya.
Selanjutnya, Bahri akan meninjau ulang program kegiatan yang ada saat ini, mana kegiatan yang berpotensi tidak dicairkan, potensi yang menyebabkan Silpa, atau berpotensi tidak terserap oleh SKPD. “Maka kita akan alihkan kepada program kegiatan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, Infrastruktur perkantoran dan jalan. Saya minta SKPD cermati itu,” tandasnya.
“Terakhir Saya akan membentuk tim asistensi dan monitoring/evaluasi (Anev)yang dipimpin oleh Sekda sebagai ketua tim TAPD. Akan dilakukan Anev rutin setiap bulan dan beri teguran pada OPD yang kinerja tidak sesuai target dan itu menjadi bahan evaluasi nantinya,” pungkasnya.
