Sri Mulyani: Skema Pembiayaan Campuran ETM Percepat Pensiun Dini PLTU

oleh
Menteri KEuangan, Sri Mulyani (Foto : Istimewa)

JAKARTA – Pemerintah mendukung rencana PT PLN (Persero) dalam memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai salah satu cara untuk mencapai target Carbon Neutral 2060. Sebagai bentuk dukungan ke PLN, pemerintah telah merancang mekanisme transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM).

ETM merupakan suatu bentuk skema pembiayaan campuran (blended finance) untuk mempercepat pensiun dini PLTU serta membuka investasi untuk energi bersih. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, skema ETM bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju Net Zero Emission (NZE) 2060 dengan adil dan terjangkau.

Ani, sapaan Sri Mulyani, menegaskan bahwa proyek transisi energi sudah tidak terhindarkan lagi mengingat perubahan iklim telah menjadi ancaman serius dunia. Namun transisi ini, selain untuk menjamin masa depan, juga mesti menjaga perekonomian nasional serta daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Untuk itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengajak seluruh anggota G20 untuk memberikan komitmen dan inisiatifnya dalam pembiayaan transisi energi melalui ETM. “Inilah yang kami sebut sebagai blended finance sebagai komitmen dan determinasi bersama untuk membiayai transisi energi yang adil dan terjangkau,” katanya, dalam forum diskusi Sustainable Finance For Climate Transition Roundtable di Bali pada Kamis (14/7).

Ia juga mengingatkan, sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di dunia, transisi energi berdampak besar untuk Indonesia. Terutama untuk PLN memensiunkan dini pembangkit berbasis batu bara.

Namun, bergantung sepenuhnya pada pembangkit berbasis EBT juga cukup mahal dan berisiko. Padahal di sisi lain PLN mesti memastikan bisa menyediakan suplai listrik yang andal dan terjangkau untuk masyarakat.

“Upaya kami dalam mengurangi karbon emisi berperan penting dalam penurunan emisi global. Untuk itu kami dari pemerintah juga akan membuat kerangka kebijakan yang memastikan proses ini kredibel dan menguntungkan semua pihak,” tegas Ani.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memastikan, PLN siap menjalankan arahan pemerintah, baik Kemenko Marves, Kemenkeu, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta KLHK dalam melakukan transisi energi. Salah satunya melalui rencana pensiun dini PLTU untuk mendukung penurunan emisi.

PLN akan mengurangi jumlah PLTU sekitar 19 GW hingga 2045. Lalu disusul dengan penggunaan teknologi CCUS (carbon capture storage) pada PLTU yang masih akan beroperasi, untuk dapat mencapai carbon neutral 2060.

“Untuk menjalankan rencana ini tentu kami butuh dukungan semua pihak. Karena rencana ini membutuhkan dana yang tidak sedikit,” ujar Darmawan.

Darmawan menyambut baik upaya pemerintah dalam membentuk platform ETM. Ia menilai, skema blended finance dalam ETM ini bisa menjadi solusi untuk pendanaan rencana retirement PLTU.

“PLN juga mengakui tidak bisa melakukan semua ini sendiri. Karena itu, jalan keluarnya adalah dengan kolaborasi bersama, baik dari sisi pendanaan, policy, teknologi dan lainnya,” pungkasnya.

Sumber: Jawa Pos

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *