KENDARI – Memasuki hari kedua reses masa sidang II tahun 2022, Anggota DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Aksan Jaya Putra (AJP) menyerap aspirasi warga di Kelurahan Mokoau dan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Rabu (1/6/2022).
Dalam reses yang dihadiri puluhan warga di dua kelurahan tersebut, AJP kembali menerima banyak curhatan atau usulan masyarakat soal infrastuktur.
Selain masalah infrastruktur, warga juga tak sedikit mengeluhkan tentang minimnya bantuan untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Kemudian, permintaan lainnya yakni mesin air penunjang kebutuhan sehari-hari masyarakat, yang dinilai sangat dibutuhkan.
Menyikapi usulan warga, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sultra ini, menjelaskan bahwa saat ini, gawean Pemerintah Kota (Pemkot) 90 persen, sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) 10 persen.
Sehingga segala kebijakan mengenai infrastruktur jalan yang berada di teritorial Kota Kendari, sepenuhnya ditanggung menggunakan APBD Kota Kendari.
“Ini menjadi problem kita di DPRD Sultra Dapil Kota Kendari. Kami ingin berbuat banyak tapi dibatasi dengan regulasi, pasalnya masing-masing sudah ada tupoksinya,” katanya, saat menjawab usulan warga.
Terkecuali, lanjut AJP terkait jalan setapak. Memang diakuinya, Pemprov Sultra bisa menganggarkan apabila berkaitan soal jalan setapak.
“Nah, untuk jalan setapak bisa kita anggarkan. Nanti kita liat anggaran di perubahan APBD, pastinya ada yang direalisasikan tahun ini dan selebihnya itu kita perjuangkan di APBD induk 2023,” jelasnya.
Dijelaskannya, menyangkut bantuan untuk UMKM, masyarakat tinggal membentuk kelompok dan membuat proposal, nanti sisanya dirinya yang memfasilitasi ke dinas terkait.
“Untuk mesin air seperti yang diminta warga, ya alhamdullilah tidak butuh waktu lama menunggu anggaran, pengadaannya saya langsung talangi pakai dana pribadi,” bebernya.
Dia berharap, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat baik itu melalui APBD ataupun dana pribadi, bisa bermanfaat pada khalayak banyak.
